anggota komisi v dpr ri hetifah sjaifudian menyampaikan prihatin terhadap banyaknya proyek di kalimantan timur dan terhambat masalah kepemilikan lahan, sehingga dana dan dikucurkan pemerintah pusat melalui apbn terancam ditarik.
memang banyak permasalahan status tanah selama kaltim dan menghambat penyaluran dana apbn, contohnya anggaran senilai rp277 miliar supaya pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (pltu) pada kota tarakan, ujar hetifah, dan dan anggota dpr asal daerah pemilihan kaltim, dalam samarinda, jumat.
apabila di tahun anggaran 2013 masalah lahan pada lokasi pltu tak mampu dituntaskan oleh pemkot tarakan, lanjutnya, dengan begini dana dan senilai rp277 miliar itu bisa ditarik dulu ke pusat.
menurutnya, pembangunan pltu tersebut merupakan proyek dengan pendanaan tahun jamak (multi years) yang tidak tidak sulit memperjuangkannya dengan dana apbn.
Informasi Lainnya:
apabila pendanaan itu dibatalkan pemerintah pusat, maka agar membelinya kembali dipastikan memerlukan waktu beberapa tahun lagi sehingga keuntungan ini sangat disayangkan.
untuk itu, dia harapkan untuk pihak terkait selama pemkot tarakan serius menuntaskan permasalahan lahan itu. keuntungan ini bertujuan supaya perjuangan panjang supaya memperoleh dana daripada apbn dapat terserap optimal.
dikatakannya, beberapa kota modern di kaltim dan ekonominya tergantung dalam industri dan jasa semisal tarakan, samarinda, balikpapan, dan bontang, idealnya mempunyai dua sumber energi listrik supaya mempunyai pilihan jika Satu pembangkit mengalami kerusakan.
di kaltim, kata hetifah, masih amat tergantung selama pltd. jangankan memiliki dua sumber energi, mencukupi pemakaian penduduk saja baru susah, apalagi untuk kebutuhan industri bagus kecil maupun menengah, katanya.
untuk tersebut, ujarnya, saat ada proyek pembangunan pltu atau pembangkit listrik disamping tenaga diesel, seharusnya pemerintah daerah pro aktif agar supaya proyek supaya alternatif pembangkit listrik tersebut bisa berjalan lancar.
menurutnya, kasus proyek pada kaltim dan didanai apbn juga tidak dapat direalisasikan akibat hambatan lahan, jumlahnya amat banyak serta tersebar hampir selama seluruh kabupaten serta kota, termasuk pada kawasan perbatasan, semisal pembangunan embung pada sebatik serta nunukan, pembangunan waduk marangkayu di kukar, juga proyek penanggulangan banjir selama samarinda.
pembangunan properti bagi penduduk miskin pada nunukan, malinau, juga kutai barat juga tidak terserap dananya sebab penentu lahan.
misalnya, ujarnya, pembangunan properti bagus huni bagi masyarakat miskin di kawasan perbatasan yang terkendala karena tidak adanya surat bukti kepemilikan atas tanah dan didiami warga tersebut.
terkait melalui banyaknya proyek yang terhambat karena masalah lahan itu, hetifah harapkan agar kepala daerah berbicara segera melalui penduduk selama membebaskan lahan.
dia serta mengaku heran atas masalah lahan itu karena selama mana saja mengembangkan pada kaltim, terus muncul tuntutan ganti rugi dan kadang-kadang terasa banyak oknum dan ingin mengikuti hal berlebihan dari proyek pembangunan yang sebenarnya agar warga tersebut.