anggota komisi ii dpr ri miryam s haryani menilai kerusuhan dan terjadi pada palopo sulawesi sedang adalah salah Salah satu dampak daripada pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) biaya tinggi.
kerusuhan itu mampu jadi sebab ketidakpuasan dibandingkan calon kepala daerah yang telah menganggarkan uang tinggi, namun kemudian kalah, papar miryam s haryani pada gedung mpr/dpr/dpd ri, jakarta, selasa.
kata dia, kerusuhan itu bisa dan dipicu oleh sikap komisi pemilihan publik daerah (kpud) setempat yang diragukan independensinya.
sikap kpud dan diragukan independensinya, berdasarkan dia, mampu persepsi publik bahwa kpud berpihak terhadap salah Satu pasangan calon kepala daerah.
parpol juga harus melakukan studi politik pada warga tapi realitasnya sering tak diselenggarakan, katanya.
Lainnya: Melangsingkan Badan - Melangsingkan Badan - Melangsingkan Perut
menurut miryam, agar memimalisir aksi anarkis serta kerusuhan pada penyelenggaraan pilkada, usah diselenggarakan evaluasi.
politisi partai hanura ini mengusulkan, untuk pilkada kabupaten serta kota proses pemilihannya dikembalikan ke dprd setempat.
hal ini serta merupakan wacana selama pembicaraan ruu pilkada, katanya.
sementara itu, anggota komisi i dpr ri dibandingkan fraksi partai keadilan sejahtera (pks), hidayat nur wahid, menyatakan tak setuju pada wacana dan ingin membayarkan lagi pilkada kabupaten dan kota ke dprd.
menurut dia, jika terjadi gejolak selama pelaksanaan pilkada kabupaten juga kota, persoalannya bukan di pemilihnya penduduk atau dprd, namun lebih kepada kesiapan proses penyelenggaraannya.