Komisi X DPR kecewa dengan kinerja Kemendikbud

komisi x dewan perwakilan rakyat tidka puas melalui kinerja kementerian pendidikan serta kebudayaan setelah menikmati permasalahan di pelaksanaan ujian nasional hampir pada semua provinsi.

fakta berbicara lain, sehingga kami semua di komisi x amat kecewa melalui un dan kacau ini. padahal setiap kali melaporkan ujarnya persiapannya sudah matang, tapi dan terjadi hingga hari ini berbalik kan, kata wakil ketua komisi x dpr ri syamsul bahri saat berdialog melalui jajaran pemprov sulawesi selatan di ruang pola kantor gubernur sulsel di makassar, senin.

ia menyampaikan permasalahan un dalam 2013 tak boleh terulang dulu pada tahun-tahun kedepan.

pihaknya harapkan kepada kemendikbud untuk bisa menjelaskan permasalahan tersebut agar mereka tak mengulangnya selama tahun yang akan datang.

Informasi Lainnya:

komisi tersebut sudah melayangkan surat panggilan terhadap mendikbud muhammad nuh supaya memberikan penjelasan serta pertanggungjawaban pada dpr tenntang melalui pelaksanaan un 2013.

kita akan minta klarifikasi jumat (26/4) malam nanti. bagaimana masalahnya, tergolong sentralisasi percetakan sehingga un amburadul begini, apa yang terjadi juga apa rencana mereka pada un 2014, tutur syamsul yang ditemani pilihan anggota dpr ri di antaranya vena melinda, ulfah hermanto, juga ahmad zainuddin.

ia menyampaikan hingga saat ini masih ada bagian dan memperdebatkan soal teknis un. perdebatan tersebut mulai daripada pencetakan naskah ujian dan tersentralistik sampai materi teknis yang lain.

dpr, ujarnya, setuju dengan un yang sebagai sebagai patokan pemerataan pendidikan.

akan ternyata, tenntang dengan hasil un dan akan untuk dijadikan tiket supaya masuk ke perguruan tinggi, dia menyampaikan perlunya kemendikbud meninggalkan ukuran yang lain, tanpa melihat hasil un.

hasil un tersebut tak mencerminkan mutu siswa dan sesungguhnya dan ini yang adalah tantangan kita bersama. mesti banyak patokan lain disamping dari hasil un itu, ujarnya.

ketua dewan pendidikan sulsel professor halide dan hadir selama dialog tersebut menungkapkan berang dengan amburadulnya pelaksanaan un yang hampir terjadi di seluruh provinsi.

ia menyampaikan pesan dengan komisi x dpr itu agar dilontarkan kepada kemendikbud terkait kekecewaan pada pelaksanaan un.

ia menyatakan dari awal tak sudah setuju manakala pencetakan un mesti dipusatkan di jakarta.

alasan penolakan tersebut, katnaya, sebab letak geografis, terutama di indonesia bagian timur yang lumayan besar untuk distribusi soal ujian.

ia menunjukan un dan diselenggarakan serentak melalui mencetak naskah un dan tersentralisasi pada jakarta, akan berpengaruh selama distribusi.

dari januari lalu saya suda berbagi ke kemendikbud terkait risiko sentralisasi percetakan, saya bilang tinjau ulang, namun sebab tak didengar dengan demikian beginilah hasilnya, katanya.

ia mengajarkan kondisi geografis selama indonesia pihak timur, diantara lain berupa kepulauan, pegunungan, melalui infrastruktur jalan yang baru kurang baik oleh karenanya distribusi soal ujian memerlukan waktu yang berlalu.

dia mengatakan yang dituntut untuk badan standar nasional studi (bsnp) juga badan penelitian serta pengembangan (litbang) kementerian pendidikan juga kebudayaan bertanggungjawab atas permasalahan tersebut.

ia mengatakan persoalan itu bukan semata-mata kesalahan kemendikbud.

bsnp juga litbang kemendikbud, disamping pak menteri yang paling bertanggungjawab. ini dikerjakan bersama-sama serta disepakati bersama, makanya seluruh harus bertanggungjawab, katanya.

halide serta mempertanyakan alasan kemendikbud dan tidak mengerjakan kontrak dengan percetakan terkait agenda un.

seharusnya, katanya, kemendikbud memberikan kontrak yang detail, termasuk kapan soal dicetak dan masa didistribusikan ke daerah.

selain tersebut, halide mengemukakan kiranya pengawas sekolah bukan cuma dilaksanakan oleh guru, mau tetapi petugas pihak tata upaya-upaya juga terpaksa menurun tangan.

oleh sebab tersebut, dia harapkan kepada komisi x dpr supaya bisa menungkapkan hal tersebut kepada mendikbud untuk kementerian itu menerima saran-sarannya supaya bahan evaluasi agar tidak terjadi kekacauan un, semisal ketika ini.